SOSIALISASI KETASPENAN DAN PEMBERKASAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya, Bekerjasama dengan PT. TASPEN dan Bank Mandiri TASPEN mengadakan Sosialisasi Ketaspenan dan Pemberkasan serta Enrollment dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan ASN di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya. Pada saat ini Jamsos (Jaminan Sosial) tidak hanya diberikan kepada ASN tetapi kepada non-ASN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / PPPK) yang berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Palangka Raya Agung Santoso mengungkapkan, program JKK dan JKM diatur dalam dua kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara, kata dia, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Bahwa untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh TASPEN.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa JHT, JKK, JKM, Jaminan Kesehatan, dan Bantuan Hukum. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, JKK, dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Bahwa pengelola JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN, “ kata Santoso.

“Dengan ini TASPEN selain menjadi penyelenggara Jamsos bagi PNS dan Pejabat Negara, juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK, dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS, termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan,” demikian jelas Santoso.

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Pencarian



semua agenda

Agenda

semua download

Download

Jajak Pendapat

Apakah Pelayan Kepagawaian Kota Palangka Raya Memuaskan?
Kurang Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan

Lihat